Klausula Baku di Era Digital: Regulasi, Yurispudensi, dan Perlindungan Konsumen

Penulis     :    Farid Wajdi, Padian Adi Salamat Siregar, Muhd. Zein Azhary Wajdi  Lubis

Tebal         :    272 hlm

Ukuran     :    15,5 x 23 cm

Penerbit   :    Pustaka Kita

Tahun       :    2026

Deskripsi :

Setiap “klik setuju” pada aplikasi perbankan, platform digital, atau layanan transportasi online menyimpan sebuah rahasia yang mengikat. Di balik efisiensi dan kecepatan transaksi digital, tersembunyi sebuah instrumen kekuasaan yang tak terlihat: Klausula Baku. Dokumen standar ini, yang sering kali kita abaikan, bukan sekadar formalitas hukum; ia adalah arsitektur yang mendesain perilaku, mengalokasikan risiko, dan tanpa disadari, melanggengkan ketimpangan struktural antara pelaku usaha raksasa dan konsumen individu.

Buku ini hadir sebagai kompas etis dan analitis yang menelusuri jantung konflik tersebut. Ia membedah bagaimana klausa-klausa eksploitatif, seperti pengalihan tanggung jawab penuh, pembatasan ganti rugi, hingga pemanfaatan data pribadi terselubung, berhasil menyusup dalam relasi hukum kita sehari-hari.

Dengan narasi yang mengalir elegan, buku ini tak hanya menyoroti batasan asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata, tetapi juga mengupas tuntas norma korektif yang hidup dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kita akan diajak menembus tirai putusan-putusan krusial Mahkamah Agung, menyaksikan pergeseran paradigma dari kontrak berbasis persetujuan (consent) menuju kontrak berbasis keadilan substantif (fairness).

Melalui kacamata multidimensi, melibatkan analisis hukum kontrak modern, teori ekonomi kelembagaan, hingga prinsip maqasid al-syariah (tujuan syariat) seperti hifz al-mal, buku ini menawarkan rekonstruksi konseptual yang mendalam. Buku ini menegaskan: kontrak yang efisien haruslah kontrak yang etis.

Inilah seruan bagi regulator, praktisi hukum, pelaku usaha, dan setiap pengguna digital. “Klausula Baku di Era Digital: Regulasi, Yurisprudensi, dan Perlindungan Konsumen,” bukan sekadar bacaan hukum, melainkan panduan strategis untuk memastikan inovasi teknologi berjalan seiring dengan integritas dan keadilan sosial, membangun ekosistem digital yang berimbang, transparan, dan berwajah manusiawi. Dapatkan kejelasan dan kuasai kembali kendali atas persetujuan yang telah diberikan.

Tags: hukum, pustaka kita